Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Mekerel dalam KemasanContinue reading
Kategori: Tak Berkategori
AUDIT LAPANGAN KE PT. BALIMAYA PERMAI FOOD CANNING INDUSTRY DALAM RANGKA RESERTIFIKASI SPPT SNI.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD PPMHP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah Lembaga Sertifikasi Produk atau yang disebut juga LSPro-UPTD PPMHP. Sebagai Lembaga Sertifikasi, UPTD PPMHP melakukan AuditContinue reading
LSPro – UPTD PPMHP, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI MELAKUKAN SURVAILEN RUTIN SPPT SNI PADA PT. BALIMAYA PERMAI FOOD CANNING INDUSTRY SECARA VIRTUAL (REMOTE ASSESMENT).
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD PPMHP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau yang disebut juga LSPro-UPTDPPMHP melakukan survailen Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)Continue reading
MONITORING MUTU HASIL PERIKANAN PADA PASAR TRADISIONAL 9 KAB/KOTA DI PROVINSI BALI
Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 tahun 2017, salah satu tupoksinya adalah melaksanakan monitoring atau pemantauan mutu hasil perikanan. Pemantauan mutu dilakukan terhadap parameter E. Coli, Salmonella, Vibrio cholerae, Angka lempeng Total (ALT), Organoleptik,Continue reading
SURVAILEN SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA (SPPT-SNI) KE PT. BALIMAYA PERMAI FOOD CANNING INDUSTRY.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD PPMHP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau yang disebut juga LSPro-UPTDPPMHP melakukan survailen Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNIContinue reading
PELATIHAN PEMAHAMAN SNI 37001 : 2016 TENTANG SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN.
10 Pebruari 2020 Denpasar – Kasus suap maupun korupsi selalu menjadi ganjalan sebuah instansipemerintahan dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, dalam upaya pencegahan kasus suap dan korupsi, UPTD Pengujian dan PenerapanContinue reading
